Densus Tipikor Ditunda, Kapolri Dapat Arahan Khusus dari Jokowi
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)
Jakarta - Pemerintah menunda pembentukan Densus Tipikor. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku mendapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Intinya adalah bagaimana, baik dari Komisi III maupun pemerintah sama, ingin agar Polri lebih memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam penanganan korupsi dan bersinergi dengan Kejaksaan maupun KPK. Dan nanti kalau sudah siap, ini nanti dipaparkan di Menko Polhukam. Nanti Bapak Menko Polhukam, Bapak Jenderal Wiranto yang nanti akan mengkoordinasikannya dan setelah itu nanti mungkin laporan ke Bapak Presiden," kata Tito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Tito menyebut Jokowi ingin paparan detail terkait Densus Tipikor itu. Tito juga mengatakan bila nama unit pemberantasan korupsi tersebut bisa saja tak berbentuk detasemen khusus.
"Sekali lagi kita prinsipnya memperkuat, bentuknya seperti apa tidak dibahas. Karena diminta yang lebih detail, Polri baru membuat konsep secara umum: strukturnya, anggarannya," ungkap Tito.
"Tapi Bapak Presiden menghendaki, coba seperti apa detailnya ini, seperti apa assessment-nya untuk rekrutmen anggota itu seperti apa. Bagaimana hubungan tata kerja internal dengan pusat Mabes Polri dengan daerah, satgas, atau apapun namanya. Sampai bisa dengan satuan lain yang berhubungan juga misalnya dengan pencegahan, binmas," imbuh Tito.
Selain itu, Tito mengatakan Jokowi ingin penjelasan rinci tentang pembagian tugas antara KPK dengan Densus Tipikor, apabila jadi dibentuk. "Terus bagaimana hubunganya dengan KPK, bagaimana pembagian tugasnya, mekanisme kerjanya, kemudian bagaimana dengan kejaksaan. Bahas betul. Beliau minta karena ini penting, karena beliau sangat commit untuk menekan korupsi dan memperkuat pemberantasan korupsi. Itu yang saya baca pesan yang ingin beliau sampaikan. Komitmen yang sangat kuat," pungkas Tito.
(gbr/dhn)
"Intinya adalah bagaimana, baik dari Komisi III maupun pemerintah sama, ingin agar Polri lebih memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam penanganan korupsi dan bersinergi dengan Kejaksaan maupun KPK. Dan nanti kalau sudah siap, ini nanti dipaparkan di Menko Polhukam. Nanti Bapak Menko Polhukam, Bapak Jenderal Wiranto yang nanti akan mengkoordinasikannya dan setelah itu nanti mungkin laporan ke Bapak Presiden," kata Tito di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Tito menyebut Jokowi ingin paparan detail terkait Densus Tipikor itu. Tito juga mengatakan bila nama unit pemberantasan korupsi tersebut bisa saja tak berbentuk detasemen khusus.
"Sekali lagi kita prinsipnya memperkuat, bentuknya seperti apa tidak dibahas. Karena diminta yang lebih detail, Polri baru membuat konsep secara umum: strukturnya, anggarannya," ungkap Tito.
"Tapi Bapak Presiden menghendaki, coba seperti apa detailnya ini, seperti apa assessment-nya untuk rekrutmen anggota itu seperti apa. Bagaimana hubungan tata kerja internal dengan pusat Mabes Polri dengan daerah, satgas, atau apapun namanya. Sampai bisa dengan satuan lain yang berhubungan juga misalnya dengan pencegahan, binmas," imbuh Tito.
Selain itu, Tito mengatakan Jokowi ingin penjelasan rinci tentang pembagian tugas antara KPK dengan Densus Tipikor, apabila jadi dibentuk. "Terus bagaimana hubunganya dengan KPK, bagaimana pembagian tugasnya, mekanisme kerjanya, kemudian bagaimana dengan kejaksaan. Bahas betul. Beliau minta karena ini penting, karena beliau sangat commit untuk menekan korupsi dan memperkuat pemberantasan korupsi. Itu yang saya baca pesan yang ingin beliau sampaikan. Komitmen yang sangat kuat," pungkas Tito.
(gbr/dhn)
sumber:https://news.detik.com/berita/d-3698067/densus-tipikor-ditunda-kapolri-dapat-arahan-khusus-dari-jokowi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar